Kasus Ketahanan Nasional

“Pemahaman Ketahanan Nasional  di kalangan Masyarakat “

Semua Bangsa pasti memiliki Ketahanan Nasional yang sangat kuat dan mempunyai cita cita yang selalu ingin di wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya namun pencapainya terkadang tidak sama seperti apa yang kita harpkan banyak sekali energi postif maupun energi negatif di dalam pencapainya yang memaksa suatu bangsa untuk mencari solusi terbaik secara konsisten,efektif maupun secara efesien mungkin.

·         Pandangan Tentang Ketahanan Nasional Indonesia

1.       Pandangan pertama menyatakan bahwa ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional, selain ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan-keamanan. Jadi, ketahanan sosial seperti halnya ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan militer merupakan unsur pembentuk ketahanan nasional.

2.       Pandangan lain menyebutkan bahwa ketahanan sosial merupakan kemampuan komunitas (local/ grassroot community) dalam memprediksi, mengantisipasi, dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat tetap dapat koeksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua pandangan tersebut bukanlah pandangan dikotomis, namun dapat dipadukan menjadi pemahaman yang lebih komprehensif. Ketahanan sosial suatu komuniti sering dikaitkan dengan kemampuannya mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya.

Contoh Kasus Dari Ketahanan Naasional Di Masyarakat Indonesia

Dicalonkan Kepala BIN, Bang Yos Janji Loyal ke Jokowi

Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso mengungkapkan kesiapannya untuk mengemban tugas menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut pria yang biasa disapa Bang Yos ini, penunjukan dirinya menjadi calon kepala BIN merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Atas penunjukan dirinya menjadi kepala BIN, Bang Yos menegaskan siap menjalankan amanat itu dengan tetap menjaga loyalitas kepada Presiden.

"Saya akan berikan loyalitas tegak lurus kepada Presiden," kata Sutiyoso di Rumah Makan Madame Ching, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 25 Juni 2015 malam.
Pernyataan itu dilontarkan Bang Yos di hadapan relawan Joko Widodo  - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang melakukan deklarasi mendukung dirinya.

"Saya apresiasi teman-teman relawan Jokowi yang mendukung saya," kata Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Salah satu deklarator dukungan Bang Yos menjadi kepala BIN adalah pedangdut dan sekaligus mantan caleg dari PKPI Camel Petir."Kami senang sekali Pak Jokowi memilih Bang Yos sebagai calon Kepala BIN," kata Camel, Kamis (25/6/2015) malam.

Ketua Relawan Jokowi-JK, Sylver Matutina mengataka, pihaknya mendukung Bang Yos jadi kepala BIN karena memiliki kapasitas dalam bidang intelijen. "Bang Yos punya latar belakang di dunia intelijen. Dia memiliki kapasitas di bidang itu," kata Sylver.

Referensi :

http://nasional.sindonews.com/read/1017014/14/dicalonkan-kepala-bin-bang-yos-janji-loyal-ke-jokowi-1435254170

pemahaman dari wawasan nusantara(kasus)

“Pemahaman Wawasan Nasional Nusantara di Masyarakat Indonesia “

Pemahaman tentang Wawasan Nusantara sebenarnya sudah ada dikalangan masyarakat sejak perjalan Panjang Sejarah Bangsa Indonesia yang dimulai sejak semangat dari perjuangan bangsa yang telah ditunjukan dengan adanya hari kemerdekann yaitu pada tanggal 17 agustus 1945.
 

kita ketahui wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara, tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung dan dalam pembangunan di lingkungan nasional, regional, serta global. Bangsa Indonesia memiliki wawasan nasionalnya sendiri, yang disebut wawasan nusantara, yang berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.
 

Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Wawasan nusantara dibutuhkan untuk memberikan inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dengan mewujudkan ketahanan, keuletan dan ketangguhan nasionalnya guna menghadapi tantangan, sehingga program pambangunan nasional dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan nasional.

 Di Indonesia dengan Masyarakat yang sudah serba modern ini mungkin banyak sekali terutama berbagai Kasus tentang wawasan nusantara itu sendiri dan ada contoh kasus dibawah ini.

·    

     Krisis Di Indonesia

Krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa  Indonesia pada periode Juni 1998, telah membawa akibat yang sungguh  diluar perkiraan siapapun, bahkan tak pula prediksi para ahli. Krisis tersebut, pada kisah lanjutannya berkembang dan meluas mencapai krisis multidimensional; ekonomi, politik, sosial, budaya dan kemudian identitas bangsa.

Kemudian krisis ekonomi tersebut ditandai kesulitan memperoleh bahan pokok dan kesempatan kerja (sebagai akibat banyaknya perusahaan yang harus gulung tikar dikarenakan krisis hutang akibat depresiasi rupiah yang amat tajam dan mendadak), yang kemudian menjadi pemicu timbulnya gerakan mahasiswa yang muncul bagaikan ribuan semut.. Gerakan mahasiswa itu, kemudian menciptakan kesadaran kolektif komponen bangsa yang lain, untuk menyadari bahwa upaya mengatasi krisis ekonomi, haruslah diawali dengan reformasi di dalam bidang politik.

Reformasi politik, yang semula diarahkan pada pembersihan pemerintahan dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang kemudian diakronimkan menjadi “KKN”, ternyata tidak mendapat sambutan yang positif dari pemerintahan Presiden Soeharto yang ketika itu berkuasa. Akibatnya, kekecewaan timbul sebab ketidak-responsif-an pemerintah, malah membawa tuntutan yang sifatnya lebih mendesak; yakni perlunya pergantian  pimpinan pemerintahan dari Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa, yang menggulirkan tuntutan pergantian pimpinan nasional itu, akhirnya mampu untuk memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri, pada tanggal 21 Mei 1998. Ketika itu, ratusan ribu mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR untuk menyatakan tuntutannya.

 pergantian pimpinan nasional tersebut melahirkan suasana politik yang hiruk pikuk. Tiba-tiba, semua orang ingin bicara dan didengar suaranya. Termasuk dari mereka yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia rejim masa lalu. Akibatnya banyak “bunglon politik” yang ikut bermain dalam kancah politik Indonesia. Bermacam isu pula menjadi sasaran untuk dihembuskan pada masyarakat. Diantara sekian banyak isu itu adalah tuntutan desentralisasi kekuasaan dan pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan berbagai cara tuntutan itu dimunculkan. Dalam kasus terakhir di Aceh, bahkan sampai menggelar “SU MPR” (Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum)

Khusus untuk hal itu, beragam ide yang ditawarkan sebagai solusi pun muncul, dari sekadar menuntut pembagian keuangan yang lebih adil, tuntutan otonomi yang lebih luas, tuntutan federalisasi, sampai ke tuntutan kemerdekaan.

Referensi :

http://www.kompasiana.com/muthiputri/wawasan-nusantara-dan-contoh-kasusnya_552837a2f17e61dd

Bab 14 dan 15

“Otonomia  daerah dan pengimplementasinya”

Pada bab ini akan membahas tentang otonomia daerah serta  implementasi polstranas

Masyarakat merupakan suatu  yang terletak antara negara dimana setiap  satu pihak dan masyarakat di pihak lainnya. Dalam ruang lingkup tersebut terdapat sosialisasi (usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum atau negara) warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut.

·         Otonomi Daerah  Merupakan adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Yang terdapat dalam UUD 45 yaitu sebgai berikut yaitu

1.       Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (“Eenheidstaat”), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.

2.       Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

·         Implementasi  Polstranas

1.       Politik Nasional     : Asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang   pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

2.       Strategi Nasional : Cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan politik.

3.       Dasar Penyusunan Poltranas : Pancasila, UUD 1945, Wasantara, Ketahanan Nasional

·         Keberhasilan Dari Polstranas

setiap warga negara Indonesia/ masyarakat harus memiliki :

1.      Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.      Semangat kekeluargaan yang berisikan kebersamaan, kegotong-royongan, kesatuan dan persatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentingan nasional.

3.      Percaya diri pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa, sehingga mampu menatap masa depan yang lebih baik.

4.      Kesadaran, patuh dan taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga pemerintah/negara diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hukum

5.      Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan antara berbagai kepentingan.

6.      Mental, jiwa, tekad, dan semangat pengabdian, disiplin, dan etos kerja yang tinggi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

7.      IPTEK, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga memiliki daya saing dan dapat berbicara dipercaturan global.

·         Mayarakat Madani (Civil Society)

 mengenai kemungkinan berkembangnya masyarakat madani di Indonesia diawali dengan kasus-kasus pelangaran HAM dan pengekangan kebebasan berpendapat, bersikat dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat  dimuka umum kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai kekuatan dan bagian dari social control.

Ø  Kateristik Dari Masyarakat Madani

1.      Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. 

2.    Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. 

3.     Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

4.    Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. 

5.    Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. 

6.    Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. 

7.    Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Referensi :

Seri diktat kuliah pend,Kewarganegaraan Univ.Gunadarma,edisi 2007