bab 13

“Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional Politik”

BAB XIII

Dibab 13 akan dibahas tentang :

ü Politik dan Strategi  Nasional Politik

Strategi Nasional Politik yang berangsur selama ini menurut UUD 45 yang merupakan Lembaga – lembaga yang berhak menyusun politik dan strategi nasional yaitu, MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Lembaga tersebut dinamakan “suprastruktur politik”.

Pranata politik yang berasal bukan dari lembaga yaitu, partai politik, ormas, media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Pranata politik tersebut dinamakan dengan “infrastruktur politik”. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

ü Stratifikasi Politik Serta Strategi Nasional dan Daerah

          1.     Tingkat penentu kebijakan puncak

a. Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang – undang dasar. Kebijakan tingkat tinggi dilaksanakan oleh MPR.

b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala Negara seperti yang tercantum dalam pasal 10 – 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan presiden sebagai kepala Negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala Negara dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala Negara.

2. Tingkat kebijakan umum

 Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah besar.

3. Tingkat penentu kebijakan khusus

 Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini merupakan penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi administrasi system dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat diatasnya.

4. Tingkat penentu kebijakan teknis

 Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sector dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana program dan kegiatan.

5. Tingkat penentu kebijakan di daerah

a. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya.

b. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. 

  

ü Politik Pembangunan Nasional

Politik  merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan politik bangsa Indonesia yang ada pada UUD 45 yaitu dengan melindungi Segenap bangsa Indonesia serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan ketertiban dunia sesuai yang telah dijelaskan dalam UUD.

Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Disini setiap warga Negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam pembangunan nasional sesuai dengan kemampuan masing – masing.

         Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran maupun penyempurnaan fungsi penyelenggara pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan.

ü Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, pembahasannya bersifat komperehensif strategis integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan factor faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu.

Manajemen nasional itu perpaduan antara tata nilai,struktur dan proses dalam mencapai kehematan,daya guna dan hasil guna dalam menggunakan sumber daya nasional.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi, serta lingkungan yang memengaruhinya.

Referensi :

Seri diktat kuliah pend,Kewarganegaraan Univ.Gunadarma,edisi 2007